Tanjungpinang, 10 November 2026— Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan High-Level Meeting (HLM) TPAKD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Pertemuan strategis yang dihadiri jajaran pimpinan daerah kabupaten/kota, pihak perbankan, serta lembaga jasa keuangan se-Kepri ini berfokus pada penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif sekaligus meresmikan portal digital LAYARKU TPAKD.
Dalam arahannya, Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perbankan.
"UMKM adalah pilar utama perekonomian daerah. Akses permodalan yang mudah, murah, dan transparan harus terus kita dorong, didukung birokrasi yang lincah dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat," tegas Gubernur Ansar.
Selain mendorong pemberdayaan pelaku usaha, Gubernur juga menggarisbawahi pentingnya budaya menabung bagi generasi muda sejak dini serta penyusunan payung hukum daerah agar program inklusi keuangan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
Sebagai jawaban atas tantangan geografis Kepri yang didominasi wilayah lautan dan kepulauan, pada kesempatan tersebut secara resmi diluncurkan portal LAYARKU (Literasi dan Akses Keuangan untuk Rakyat Kepulauan Riau).
Portal terpadu ini hadir untuk mempermudah masyarakat pesisir dan warga di pulau-pulau terpencil dalam memperoleh informasi literasi keuangan, layanan kemitraan perbankan, hingga pengajuan fasilitas pembiayaan bersubsidi secara praktis, cepat, dan transparan dari mana saja.
Momen berharga ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan berupa piagam finalis Kejar Award 2026. Apresiasi tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Inklusi Keuangan OJK RI kepada Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, atas keberhasilan Provinsi Kepri masuk sebagai finalis wilayah terbaik, serta diserahkan pula kepada jajaran Direksi PT BPR Dana Nusantara atas kontribusi dan peran aktifnya dalam mendorong percepatan inklusi keuangan daerah.
Hasil evaluasi menunjukkan kinerja keuangan daerah yang sangat solid, di mana Indeks Inklusi Keuangan Provinsi Kepulauan Riau telah menembus angka 98,53%, jauh melampaui rata-rata nasional.
Menindaklanjuti capaian tersebut, Pemprov Kepri bersama OJK berkomitmen memperluas penyaluran kredit bersubsidi bunga 0% bagi pelaku usaha mikro guna mendorong percepatan ekonomi kerakyatan. Di saat yang sama, penguatan edukasi keuangan digital terus ditingkatkan untuk membentengi masyarakat dari ancaman pinjaman online ilegal dan investasi bodong.