BIRO EKBANG – Gubernur Kepulauan Riau memimpin pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau yang berlangsung di Balairung Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Senin (3/8/2026). Kegiatan yang diselenggarakan bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah.
Sebelum pelaksanaan rapat, dilakukan penyerahan berbagai bantuan strategis yang mendukung penguatan sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan sebagai bagian dari langkah konkret pengendalian inflasi daerah.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan bibit cabai kepada perwakilan kelompok tani yang diterima oleh Ketua Kelompok Tani Permata Gurindam, Bapak Karnilis.
Selanjutnya diserahkan bantuan sinergi pengendalian inflasi daerah berupa 2 (dua) unit traktor perahu dan 1 (satu) unit mesin penggiling padi kepada Kelompok Tani Poyotomo Makmur Kabupaten Bintan untuk mendukung pengembangan komoditas padi. Selain itu, diserahkan pula 3 (tiga) unit hand tractor kepada Kelompok Tani Harapan Jaya Kota Tanjungpinang untuk mendukung peningkatan produksi cabai merah serta paket Keramba Jaring Apung kepada Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Bina Karya Kabupaten Bintan guna mendukung sektor perikanan.
Dalam rangka memperkuat kemandirian pasokan cabai di Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga melaksanakan penyerahan bantuan paket demplot cabai merah kepada 100 Kelompok Wanita Tani (KWT) se-Kepulauan Riau sekaligus melaksanakan Kick Off Gerakan Menanam Cabai Kepri (GEMARI) Tahun 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya mendukung target Kepri Mandiri Cabai 2026.
Pada momentum tersebut turut dihadiri Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau, Dr. Rudi Hartono, S.P., M.P., yang memberikan dukungan terhadap upaya penguatan produksi komoditas hortikultura di Kepulauan Riau.
Selain itu, dilakukan pula penyerahan hibah Mobil TANJAK INDAH (Tanggap Jaga Kestabilan Inflasi Daerah) kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) Provinsi Kepulauan Riau. Mobil tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan operasi pasar, distribusi pangan, dan berbagai program pengendalian inflasi di daerah.
Gubernur Kepulauan Riau menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau atas sinergi dan kolaborasi yang terus terjalin dalam mendukung pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, Bank Indonesia merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kepulauan Riau.
Menurutnya, inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan inflasi yang terkendali. Jika inflasi tidak dijaga, maka daya beli masyarakat akan tergerus sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dapat dirasakan secara optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa karakteristik Kepulauan Riau sebagai wilayah kepulauan memberikan tantangan tersendiri dalam menjaga ketersediaan dan distribusi bahan pokok. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi seluruh pihak untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan harga tetap stabil.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau, inflasi tahunan (year on year) Provinsi Kepulauan Riau pada Juli 2026 tercatat sebesar 4,24 persen. Angka tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan periode sebelumnya, namun masih berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dalam paparannya menjelaskan bahwa perekonomian Kepulauan Riau masih menunjukkan kinerja yang positif yang ditopang oleh investasi serta meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara. Namun demikian, peningkatan aktivitas ekonomi tersebut perlu diimbangi dengan pengendalian inflasi yang efektif agar tidak menimbulkan tekanan harga di masyarakat.
Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi di Kepulauan Riau antara lain emas perhiasan, angkutan udara, bensin, nasi dengan lauk, dan beras. Sementara itu, komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan gula pasir tercatat menjadi penyumbang deflasi.
Dalam forum HLM TPID, peserta rapat juga mencermati potensi kenaikan inflasi pada periode Agustus hingga Desember 2026. Berdasarkan pola historis beberapa tahun terakhir, bulan November dan Desember merupakan periode yang perlu diwaspadai karena meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, kebutuhan pangan, serta permintaan transportasi menjelang akhir tahun.
Untuk itu, TPID Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen memperkuat implementasi strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Berbagai langkah pengendalian akan terus dilakukan melalui operasi pasar, pasar murah, penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan koordinasi dengan distributor, serta pemantauan stok komoditas strategis secara berkala.
Melalui pelaksanaan HLM TPID ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.