DPRD dan Biro Administrasi Pembangunan Kepri Sharing Best Practice ke Jawa tengah

Biro Administrasi Pembangungan bersama Komisi 3 DPRD Provinsi Kepulauan Riau melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah mulai Rabu (20/3/2019) kemarin. Kegiatan selama 3 hari ini dilakukan dalam rangka sharing best practice pengelolaan pemerintahan berbasis E-Government di mana Jawa Tengah telah diakui oleh Pemerintah Pusat sebagai Daerah yang memiliki prestasi baik di bidang E-Government. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan mempelajari proses optimalisasi peran pemerintah dalam pembangunan yang mendukung ekonomi daerah, di mana Jawa Tengah dikenal sangat maju dalam hal pengembangan ekonomi lokal dan sektor pariwisatanya.

Pada kesempatan itu, rombongan diterima di kantor Dinas Telekomunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Ir. Dyah Lukisari, M.Si yang juga didampingi Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Drs. Muhammad Agung Himati, M.Si.

Dalam sambutannya, Dyah menceritakan perkembangan proses perencanaan pembangunan di Jawa Tengah (yang memiliki 35 Kabupaten/Kota) di mana salah satunya, yang sedikit berbeda dari daerah lain adalah telah memanfaatkan teknologi teleconference dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi. Melalui teleconference, Gubernur dan jajarannya dapat berdialog dengan masyarakat dan aparat kecamatan/desa di Jawa Tengah untuk mendengarkan aspirasi atau keluhan masyarakat secara langsung.

Sementara itu, dalam bidang E-Government Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan transformasi dari pengelolaan pemerintahan yang manual menuju digital. Komitmen ini didukung dengan penyusunan Road Map Provinsi Cerdas Jawa Tengah sebagai peta jalan perubahan untuk mencapai transformasi pengelolaan pemerintahan digital.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menerapkan Government Resources Management System (GRMS) yang merupakan sistem aplikasi pemerintah terintegrasi yang terdiri atas sistem e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, e-monev dan GPH. Melalui penerapan GRMS akan memudahkan integrasi antar data di dalam proses bisnis internal birokrasi untuk menyokong pelayanan public dan pembangunan sehingga monitoring kinerja birokrasi secara real-time dapat dilakukan.

Ke depannya, Pemerintah Provinsi Jawa tengah akan menerapkan konsep Paperless untuk mengurangi penggunaan kertas, penerapan Digital Signature sebagai bentuk otorisasi digital untuk menjaga keamanan sistem, integrasi infrastuktur, Analisis Standar Biaya, Non Cash Transaction dan akses sistem dengan berbagai jenis platform perangkat keras. Ini semua dimaksudkan agar kecepatan dan keakuratan penyusunan anggaran, kemudahan akses, peningkatan integritas aparatur, pengelolaan keuangan daerah secara Real Time, transparansi serta berkurangnya budaya koruptif dapat dicapai.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Aries Fhariandi, S.Sos, M.Si selaku ketua rombongan mengatakan bahwa Jawa Tengah sudah lebih maju di bidang E-Government. “Kita harus mengakui bahwa banyak hal yang masih harus kita selesaikan di Kepulauan Riau agar kita bisa maju di bidang pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik seperti Jawa Tengah. Masalah SDM masih perlu kita benahi lagi dan pegawai kita masih perlu ditingkatkan kompetensinya di bidang ini”.

“Namun, Kepri juga sudah mulai melakukan transformasi seperti Jawa Tengah, antara lain dengan menerapkan e-planning, e-budgetting, e-sakip, e-procurement, e-controlling dan lain-lain. Program ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan memudahkan pelayanan informasi ke seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu juga kita lakukan kegiatan sharing best practice ini agar dapat saling mengisi”, lanjut Aries.

Sementara itu, anggota DPRD Kepri dari komisi 3 yang ikut dalam sharing best practice ini yaitu Widiastadi Nugraha, ST, Raja Bakhtiar, S. Ag, MM, Saproni, SE, Sahmadin Sinaga, SE, MM, Suryani, SE, Dr. H. Irwansyah, SE, MM, Asep Nurdin dan Hj. Raja Astagena juga mengatakan hal yang sama, bahwa Provinsi Kepulauan Riau masih harus banyak berbenah agar dapat maju seperti Provinsi Jawa Tengah. Menurut mereka, perlahan tapi pasti kita jangan mau kalah dengan Provinsi Jawa Tengah. Hasil sharing best practice ini harus mampu diterapkan di Provinsi Kepulauan Riau supaya kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meningkat dan mampu lebih berprestasi di tingkat nasional.