DPRD dan Biro Administrasi Pembangunan Kepri Sharing Best Practice Ke Banyuwangi

Biro Administrasi Pembangungan bersama Komisi 3 DPRD Provinsi Kepri melakukan sharing best practice ke Kabupaten Banyuwangi mulai Kamis (12/4/2018) kemarin. Kegiatan selama 3 hari ini dilakukan dalam rangka mempelajari pengelolaan pemerintahan berbasis e-government di mana Banyuwangi meskipun hanya berupa Kabupaten namun diakui oleh Pemerintah Pusat memiliki prestasi yang baik secara nasional di bidang e-government.

Pada kesempatan itu rombongan Kepri diterima oleh Asisten Sosial Ekonomi dan Kesra Pemkab Banyuwangi Choiril Ustadi Yudawanto, Kepala Bappeda Banyuwangi Dr. Suyanto Waspotondo, dan Kepala Dinas PTSP Banyuwangi Budi Santoso. Rombongan diterima di aula kantor Bupati Banyuwangi bersama puluhan rombongan studi banding dari salah satu Kabupaten di Kalimantan yang kebetulan juga akan melakukan magang terkait penganggaran dan pengelolaan keuangan selama 1 bulan di Banyuwangi.

Dalam sambutannya Choiril menceritakan bagaimana perkembangan Banyuwangi yang dahulunya hanya dikenal sebagai daerah perdukunan atau santet mampu berubah menjadi sebuah Kabupaten yang maju secara ekonomi kerakyatan dan pariwisata. Saat ini Banyuwangi merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jawa Timur dan stabil serta memiliki angka kunjungan pariwisata yang tinggi. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Banyuwangi mengadakan berbagai event pariwisata baik bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Jumlah event pariwisata di Banyuwangi mencapai 75 event per tahun.

Keterlibatan masyarakat dalam pariwisata cukup membanggakan karena pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator saja sedangkan masyarakat berperan sebagai pelaku utama. Manfaat meningkatnya kunjungan wisatawan ini juga dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi karena berbagai sektor ekonomi seperti perdagangan, kerajinan, hotel dan restoran kebanjiran pesanan dan tamu.

Sementara itu, untuk bidang e-government Pemkab Banyuwangi telah melakukan transformasi dari pengelolaan pemerintahan yang manual menuju digital. Hampir semua bidang pemerintahan telah memiliki aplikasi e-government mulai dari perencanaan, penganggaran, keuangan, administrasi pemerintahan, perizinan, kependudukan, kesehatan, pelelangan dan lain-lain.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Aries Fhariandi, S.Sos, M.Si selaku ketua rombongan mengatakan bahwa Banyuwangi sangat maju di bidang e-government. “Kita harus mengakui bahwa banyak PR yang masih harus kita selesaikan di Kepri agar kita bisa maju di bidang pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik seperti Banyuwangi. Masalah SDM masih perlu kita benahi lagi dan pegawai kita masih perlu ditingkatkan kompetensinya di bidang ini”.

“Namun, Kepri juga sudah mulai melakukan transformasi seperti Banyuwangi antara lain dengan menerapkan e-planning, e-budgetting, e-sakip, e-procurement, e-controlling, dan lain-lain. Bahkan kita kemarin telah meluncurkan program Kepri Smart Province yang dimotori Diskominfo Kepri. Program ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan memudahkan pelayanan informasi ke seluruh masyarakat di Provinsi Kepri. Untuk itu juga kita lakukan kegiatan sharing best practice ini agar dapat saling mengisi”, lanjut Aries.

Sementara itu, anggota DPRD Kepri dari komisi 3 yang ikut dalam sharing best practice ini yaitu Widiastadi Nugraha, Suryani, dan Samadin juga mengatakan hal yang sama bahwa Kepri masih harus banyak berbenah lagi agar maju seperti Banyuwangi. Menurut mereka, perlahan tapi pasti kita jangan mau kalah dengan Banyuwangi. Hasil sharing best practice ini harus mampu diterapkan di Kepri supaya kinerja Pemprov Kepri meningkat dan mampu berprestasi di tingkat nasional. (aa)